1. SEJARAH SINGKAT
  2. GAMBARAN UMUM
  3. VISI & MISI
  4. STRUKTUR
  5. TUPOKSI
  6. PROGRAM

PERTAMA adalah cerita tentang pembuatan gelang pada meriam Ki Amuk, sebuah meriam besar yang berada di Banten Lama, bekas pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Menurut cerita, Meriam Ki Amuk awalnya memiliki bentuk yang hampir sama dengan bentuk Meriam Ki Jagur yang kini berada di Museum Fatahillah, Jakarta.

Seperti Meriam Ki Jagur pada bagian pangkalnya atau bagian belakangnya memiliki bentuk yaitu bentuk jari tangan yang mana ibu jari diselipkan diantara jari telunjuk dan jari tengah, bentuk ini biasanya disimbolkan sebagai bentuk senggama, demikian pula meriam Ki Amuk. Oleh karena bentuk seperti itu dianggap kurang etis bagi masyarakat di lingkungan Kesultanan Banten yang islami, maka muncul cerita dalam masyarakat yang menyampaikan bahwa bagian belakang meriam Ki Amuk dipotong dan kemudian material potongan dilebur kembali menjadi bentuk gelang sebanyak lima pasang atau sejumlah sepuluh gelang. Pembuat gelang-gelang itu selanjutnya diceritakan dibuat oleh pande besi dari Pandeglang yang bernama Ki Buyut Papak, sekitar 30 Km ke arah selatan Banten Lama.

KEDUA menceritakan seorang putri dari sebuah kerajaan yang bernama Putri Arum. Diceritakan Putri Arum sedang bersedih karena akan dilamar oleh seorang pangeran yang memiliki paras tampan namun memiliki perilaku jahat bernama Pangeran Cunihin. Lamaran sang Pangeran sulit untuk ditolak karena jika ditolak maka kerajaan sang putri akan dihancurkan.

Singkat cerita Putri Arum lalu bersemedi meminta petunjuk agar terbebas dari Pangeran Cunihin dan setelah itu Sang Putri didatangi seorang kakek bernama Pande Gelang. Kakek Pande Gelang menyarankan agar Putri menerima lamaran Pangeran Cunihin dengan tapi dengan syarat yaitu Pangeran Cunihin harus membuatkan lubang pada sebuah batu keramat yang tingginya setara dengan tubuh manusia.

Pangeran Cunihin menyanggupi persyaratan tersebut dan berhasil. Hal ini membuat Putri Arum gelisah. Ki Pande kemudian menyuruh Putri Arum (Cadasari) untuk meminta Pangeran Cunihin melewati lubang pada batu keramat. Ki Pande telah meletakkan gelang saktinya pada lubang batu itu, setelah melewati lubang di batu keramat itu seluruh kesaktian Pangeran Cunihin langsung hilang dan seketika itu pula berubah menjadi sosok kakek yang tua.

Sebuah versi lain yang tidak berbentuk cerita, namun berdasarkan topografi daerah Pandeglang yang berada di daerah yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan topografi tersebut Pandeglang berasal dari kata Paneglaan yang mengandung makna tempat tersebut orang dapat melihat ke berbagai arah. Pengucapan paneglaan lama kelamaan berubah menjadi Pandeglang.***

Kecamatan Pandeglang memiliki luas wilayah 1669,68  Ha dengan batas administrasi sebagai berikut :

  • Sebelah Utara          : Kecamatan Karang Tanjung
  • Sebelah Timur          : Kabupaten Pandeglang
  • Sebelah Selatan       : Kecamatan Majasari
  • Sebelah Barat          : Kecamatan Majasari

Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Pandeglang, sekitar 1 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Pandeglang Memiliki Iklim Tropis dan sub curah hujan 4100 mm/tahun dan rata – rata suhu 16-18 derajat celcius.

Jumlah penduduk Kecamatan Pandeglang seperti tampak pada tabel di bawah ini.

VISI :

"MELALUI PELAYANAN PRIMA MEWUJUDKAN KECAMATAN PANDEGLANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS DAN HOME INDUSTRI"

 

MISI :

1.  Meningkatkan Kualitas Suber Daya Manusia; 

2.  Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;

3.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

4.  Meningkatkan Perekonoimian Masyarakat Berbasis Pertanian, Perikanan dan Home Industri,

 

 

Camat

  • Camat mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan yang meliputi :
  1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  5. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  8. Melaksanakan sebagian tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
  9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan

Sekretariat Kecamatan

  •  Rincian Tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :
  1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsiya;
  2. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  3. Menyusun rencana kerja sekretariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  5. Memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  6. Mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, menghimpun dan menyusun program kegiatan secara terpadu;
  7. Melaksanakan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional Kecamatan;
  9. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kecamatan;
  10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kecamatan;
  11. Mengkoordinasikan, mengkomplilasi penyusunan LAKIP dan TAPKIN seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  12. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P di lingkungan Kecamatan;
  13. Mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala;
  14. Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan LKPJ Bupati, LPPD, LKPDsesuai bidang tugasnya;
  15. Mengkoordinasikan Sub Bagian yang melaksanakan urusan umum, kerumah-tanggaan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  16. Mengkoordinasikan inventarisasi dan mempersiapkan urusan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Kecamatan;
  17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
  18. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan anggaran RKA Kecamatan;
  19. Mengkoordinir penyusunan DPA, DPA-L, DPPA Kecamatan;
  20. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
  21. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas Kecamatan;
  22. Membuat RENJA berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  23. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
  24. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kecamatan; dan
  25. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

  • Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  1. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan;
  2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi perjalanan dinas;
  4. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
  5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan dan aset lainnya;
  6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab kecamatan;
  7. Menyusun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
  8. Melaksanakan penyiapan pengadaan barang dan jasa;
  9. Melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran barang milik daerah;
  10. Menyusun usulan status penggunaan barang milik daerah;
  11. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
  12. Menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
  13. Melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi barang milik daerah;
  14. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  15. Melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah;
  16. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
  17. Menyusun usulan penghapusan barang milik daerah;
  18. Melaksanakan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
  19. Menyusun usulan kebutuhan pegawai negeri sipil;
  20. Menyusun usulan formasi pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan;
  21. Menyusun usulan kenaikan pangkat, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil;
  22. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data pegawai;
  23. Menyusun daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil;
  24. Menyiapkan usulan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil;
  25. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai;
  26. Memfasilitasi kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai;
  27. Menyusun usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai;
  28. Melaksanakan administrasi proses izin belajar dan tugas belajar;
  29. Menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  30. Menyusun usulan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  31. Menyusun bahan standar kompetensi pegawai; dan
  32. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.

 

Sub   Bagian   Keuangan,  Perencanaan   Evaluasi   dan Pelaporan

  • Rincian  tugas   Kepala   Sub   Bagian   Keuangan,  Perencanaan   Evaluasi   dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
  4. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  5. Melakukan verifikasi SPP, dan Menyiapkan SPM;
  6. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas ;
  7. Menyusun laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan neraca;
  8. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kecamatan;
  9. Melaksanakan penyusunan Daftar Barang menurut pengolongan dan kodefikasi barang;
  10. pencatatan, pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewenangannya ;
  11. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset;
  12. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  13. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Kecamatan;
  14. Menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
  15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  16. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  18. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  19. Menyusun bahan RENSTRA, RENJA, RPJMD, RKPD;
  20. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  21. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan;
  22. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan;
  23. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
  24. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing Seksi; dan
  25. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Kesejahteraan Sosial

 

  • Rincian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
  3. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
  4. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
  5. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan keagamaan;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
  8. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
  9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial;
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
  11. Memantau, mangawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

 

  • Rincian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

 

  1. menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
  2. memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
  3. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, dan Usaha Ekonomi Desa (UED);
  4. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
  5. melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
  6. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
  7. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
  8. mengoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
  9. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  10. Merumuskan, perencanaan, dan pengembangan pembangunan Desa ;
  11. Mengoordinasikan dan mengakumulasi program kegiatan yang dilaksanakan di Desa dan atau Kelurahan;
  12. Mengoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  13. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
  14. Melaksanakan Pendataan Potensi Desa, Pembinaan Kelembagaan Desa;
  15. Melaksanakan Sosialisasi dan monitoring pembangunan Desa;
  16. Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan;
  17. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
  18. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  19. Melaksanakan Penyajian data di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  20. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan perangkat desa;
  21. Melaksanakan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  22. Mengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
  23. Melaksanakan fasilitasi musyawarah bidang pembangunan tingkat desa/ kelurahan;
  24. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan SKPD terkait;
  25. Melaksanakan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
  26. Melaksanakan fasilitasi koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan SKPD terkait;
  27. Melaksanakan Pelayanan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Pemerintahan

  

  • Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
  1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
  2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
  3. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
  4. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
  5. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
  6. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa ;
  7. Mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
  8. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah daerah di tingkat kecamatan;
  9. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
  10. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
  12. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
  13. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  14. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  15. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pendapatan Asli Daerah

  • Rincian tugas Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:
  1. menyusun rencana kerja seksi pendapatan asli daerah;
  2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pendapatan di Desa/Kelurahan;
  3. memfasilitasi dan pengkordinasian penyelenggaraan kerjasama mengenai sumber potensi dan sumber pendapatan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
  4. mengolah data sumber potensi pendapatan Desa/Kelurahan;
  5. memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pendapatan Desa/Kelurahan;
  6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaaan;
  7. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  8. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendapatan asli daerah; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Kebersihan

 

  • Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Kebersihan adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana kerja seksi Ketentraman , ketertiban dan kebersihan;
  2. Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta kebersihan;
  3. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
  4. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
  5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
  7. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
  8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman , ketertiban masyarakat serta kebersihan;
  9. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang– undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  10. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun skpd/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
  12. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan/mengolah dan menganalisa data di bidang bela negara di tingkat kecamatan;
  13. Melakukan koordinasi kewilayahan atas dasar hubungan fungsional dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMKA) untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
  14. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
  15. Melakukan persiapan dalam rangka penanggulangan bencana dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan korban bencana alam di tingkat kecamatan bekerjasama dengan instansi terkait;
  16. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  17. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi di bidang perizinan;
  18. Memberikan penilaian dan menandatangi Sasaran Kinerja Pegawai;
  19. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  20. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada camat; dan
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

   
1 PROGRAM LAYANAN DASAR PERANGKAT DAERAH
2 PROGRAM PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
3 PROGRAM PEMELIHARAN KAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT
5 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
6 PROGRAM OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…